Translate

cenah ceuk beja

Loading...

Arsip Blog

Selasa, 10 April 2012

program pengawas tk-sd kota bandung



PROGRAM PENGAWAS SEKOLAH TK-SD
KOTA BANDUNG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012















DISUSUN OLEH;
PENGAWAS SEKOLAH TK-SD
KOTA BANDUNG


























PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
2011

HALAMAN PENGESAHAN



Program Tahunan Pengawasan Sekolah TK-SD Kota Bandung
Tahun Pelajaran 2011/2012
Disusun Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepengawasan TK-SD
Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung.







DISAHKAN
   Pada hari        :
   Tanggal          : Juli 2011















Kepala Dinas Pendidikan                                                       Korwas
Kota Bandung                                                                        Kota Bandung
                                                                       
                                                                       
          





............................                                                                    ..............................
NIP                                                                                         NIP


KATA PENGANTAR

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, seluruh kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kepengawasan sekolah seyogyanya mengacu kepada standar kompetensi pengawas sekolah yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.
Seperangkat kemampuan yang harus dimiliki dan dikuasai pengawas sekolah untuk dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya merupakan standar kompetensi yang selanjutnya diuraikan kedalam enam dimensi kompetensi  yakni: (a) kompetensi kepribadian, (b) kompetensi supervisi manajerial, (c) kompetensi supervisi akademik, (d) kompetensi evaluasi pendidikan, (e) kompetensi penelitian dan pengembangan, dan (f) kompetensi sosial.
Implementasi standar kompetensi dan dimensi kompetensi pengawas sekolah, antara lain penyusunan program kepengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dalam jangka waktu satu tahun pelajaran, sehingga disebut program tahunan yang terdiri dari kegiatan penilaian, pembinaan, dan pemantauan terutama menyangkut dimensi kompetensi; supervisi manajerial, supervisi akademik, dan evaluasi pendidikan.
Dengan tersusunnya Program Tahunan Pengawas Sekolah TK-SD Kota Bandung ini, kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung atas pengarahan yang diberikan dan fasilitas yang disajikan, sehingga seluruh Pengawas Sekolah TK-SD Kota Bandung memiliki pedoman pelaksanaan kinerja Tahun Pelajaran 2011/2012.
Dalam penyusunan Program Tahunan Pengawas Sekolah TK-SD Kota Bandung Tahun Pelajaran 2011/2012, kami telah memanfaatkan langkah kolaboratif berbagai sumber daya secara optimal, namun demikian masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kami memohon saran, masukan, serta kritik dari pihak terkait sehingga program kepengawasan pada tahun mendatang bisa lebih disempurnakan.
                                                                                   
Bandung,  Juli 2011











DAFTAR ISI
                                                                                                                                Hal
                                                                                                                       

Halaman Pengesahan ..........................................................................
Kata Pengantar ......................................................................................
Daftar Isi .....................................................................................................
 BAB I :    PENDAHULUAN …………………………………….…………..
A.    Latar belakang ………………………………….………………
B.     Landasan (Dasar Hukum) ……………………….……………..
C.     Visi, Misi, dan Strategi Pengawasan ……………….………….
D.    Tujuan dan Sasaran …………….……………………....………
E.     Ruang Lingkup …… ………………………………….……….
BAB II :   IDENTIFIKASI HASIL PENGAWASAN DAN …….…………
                  KEBIJAKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN …….……….
A.    Deskripsi Hasil Pengawasan ……………………….………….
B.     Masalah dalam Pengawasan ……………………….………….
C.     Kebijakan dalam Bidang Pendidikan …………….……………
BAB III : DESKRIPSI PROGRAM PENGAWASAN ................................
A.    Program Pembinaan ...................................................................
1. Supervisi Manajerial ..............................................................
2. Supervisi Akademik ..............................................................
B.     Program Penilaian ......................................................................
C.     Program Pemantauan .................................................................
D.    Jadwal Program Tahunan Pengawas Sekolah ............................
BAB IV : PENUTUP .......................................................................................
A.    Simpulan .....................................................................................
B.     Saran ............................................................................................














                          
BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Pengawas sekolah adalah tenaga kependidikan profesional yang berfungsi sebagai unsur pelaksana supervisi pendidikan yang mencakup supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi akademik terkait dengan tugas pembinaan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Supervisi manajerial terkait dengan tugas pembinaan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam aspek pengelolaan dan administrasi sekolah.
Ragam kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah  meliputi:
1.      Pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan sekolah.
2.      Penyusunan program kerja pengawasan sekolah.
3.      Penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja tenaga kependidikan lain (tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan).
4.      Pembinaan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
5.      Pemantauan kegiatan sekolah serta sumber daya pendidikan yang meliputi kepemimpinan, pengembangan sarana belajar, prasarana pendidikan, biaya, dan lingkungan sekolah.
6.      Pengolahan dan analisis data hasil penilaian, pemantauan, dan pembinaan.
7.      Evaluasi proses dan hasil pengawasan.
8.      Penyusunan laporan hasil pengawasan.
9.      Penyusunan rencana perbaikan mutu.
10.  Tindak lanjut hasil pengawasan untuk pengawasan berikutnya.

Seluruh kegiatan tersebut  dilaksanakan dalam suatu siklus secara periodik yang merupakan rangkaian tugas kepengawasan.
       Kegiatan pengawasan sekolah diawali dengan penyusunan program kerja yang dilandasi oleh hasil pengawasan pada tahun sebelumnya. Dengan berpedoman pada program kerja yang disusun, selanjutnya dilaksanakan kegiatan inti pengawasan meliputi penilaian, pembinaan, dan pemantauan pada setiap komponen sistem pendidikan di sekolah binaan.
Pada tahap berikutnya dilakukan pengolahan dan analisis data hasil penilaian, pembinaan, dan pemantauan dilanjutkan dengan evaluasi hasil pengawasan dari masing-masing sekolah dan dari seluruh sekolah binaan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah terhimpun, disusun laporan hasil pengawasan yang menggambarkan tingkat keberhasilan tugas pengawas dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah binaan. Sebagai tahap akhir dari satu siklus kegiatan pengawasan sekolah adalah menetapkan tindak lanjut untuk program pengawasan tahun berikutnya. Tindak lanjut pengawasan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi komprehensif terhadap seluruh kegiatan pengawasan dalam satu periode.

B.     Landasan Hukum
1.      Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.      Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
3.      Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonasia dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 0322/0/1986 dan Nomor 38 tahun 1986, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
4.      Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/U/1998, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
5.      Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/M.PAN/10/2001, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
6.      Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi;
7.      Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
8.      Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007, tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
9.      Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
10.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Sarana dan Prasarana;
12.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan;
14.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses;
15.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi  Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
16.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;

C.     Visi - Misi dan Strategi Pengawasan
Visi, misi dan strategi pengawasan sekolah TK - SD Kota Bandung merupakan implementasi dan pengembangan dari visi - misi pendidikan nasional serta visi - misi dan sasaran prioritas pendidikan Kota Bandung

Ø  Visi dan Misi Pendidikan Nasional
1.      Visi
Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Sejalan dengan visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan : INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF, (insan kamil / insan paripurna)
2.      Misi
a.       Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
b.       Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
c.        Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
d.       Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
e.        Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Ø  Visi dan Misi dan Sasaran Pendidikan Kota Bandung
1. Visi
Terwujudnya warga kota yang cerdas, produktif, dan berakhlak mulia guna mendukung Bandung sebagai kota jasa bermartabat.
2. Misi
a.    Peningkatan mutu pendidikan;
b.    Pengembangan infrastruktur dan sarana pendidikan;
c.    Peningkatan kinerja dan pelayanan pendidikan;
d.   Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kependidikan.


Ø  Sasaran Agenda Prioritas Bandung Cerdas:
1.         Pembiayaan penyelenggaraan wajar Diknas 9 tahun (sekolah gratis);
2.         Revitalisasi sarana-sarana sekolah dan pensertifikatan asset sekolah;
3.         Bantuan beapeserta didik bagi peserta didik SMA/MA/SMK yang tidak mampu;
4.    Peningkatan APK, APM, AMH, dan RLS dalam rangka peningkatan indeks pendidikan;
5.    Fasilitasi sertifikasi guru;
6.    Pengembangan pendidikan non formal dan informal dan upt PK-PNFI;
7.    Pengembangan lembaga penyelenggara PAUD;
8.    Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
9.    Bantuan peserta didik berprestasi;
10.     Unit sekolah baru dan ruang kelas baru;
11.     Fasilitasi sekolah bertaraf Internasional dan Kota Vokasi;
12.     Pembinaan implementasi kurikulum muatan lokal pendidikan lingkungan hidup pada semua jenjang pendidikan (TK/RA, SD/MI/, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK);
13.     Pembinaan dan pendampingan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); dan
14.     Pelaksanaan merger/regrouping Sekolah Dasar (SD).

D.    Tujuan dan Sasaran
1.      Tujuan
a.       Mewujudkan kesiapan seluruh Pengawas Sekolah TK-SD Kota Bandung dalam menyusun program semesteran.
b.      Memberikan arah yang jelas bagi kegiatan pengawasan dalam rangka pembinaan, penilaian, dan pemantauan sekolah.
c.       Merancang dan mengelola waktu kegiatan pengawasan untuk mencapai hasil yang diharapkan.
d.      Meningkatkan pembinaan kepada sekolah baik aspek manajerial maupun akademik
e.       Menetapkan acuan dalam penyusunan instrumen supervisi manajerial dan akademik untuk dipergunakan secara menyeluruh di semua jenjang pendidikan baik oleh pengawas maupun kepala sekolah.
f.       Melaksanakan supervisi dengan menggunakan instrumen yang telah dibakukan untuk semua sekolah/madrasah binaan.
g.      Membina sekolah secara periodik dan terencana untuk mencapai standar nasional pendidikan.
h.      Membina secara khusus sesuai standar yang ditentukan terhadap Sekolah Standar Nasional (SSN/RSKM), Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).
i.        Melakukan pembinaan terhadap Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk meningkatkan profesional akademiknya melalui Lesson Study secara terprogram.
j.        Meningkatkan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KURIKULUM SEKOLAH) dalam rangka  meningkatkan standar mutu lulusan.
k.      Meningkatkan kinerja sekolah dalam meningkatkan sistem penjaminan mutu pengelolaan dan proses pembelajaran.

2.      Sasaran
Sasaran pengawasan adalah seluruh sekolah TK-SD di Kota Bandung. Adapun sasaran operasional di masing-masing sekolah meliputi:
a.       Kepala Sekolah  (manajerial dan akademik).
b.      Pendidik (guru kelas, guru rumpun mata pelajaran, guru mata pelajaran, guru muatan lokal dan pelatih pengembangan diri) dalam pengawasan akademik.
c.       Tenaga Kependidikan yang lain (tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga kebersihan, dan tenaga  keamanan).

E.     Ruang Lingkup
Program pengawasan sekolah adalah rencana kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh pengawas sekolah dalam kurun waktu (satu periode) tertentu.
Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, pengawas sekolah harus mengawali kegiatannya dengan menyusun program kerja pengawasan yang terarah, dan berkaitan dengan hasil evaluasi kinerja pengawas pada periode sebelumnya.
Berdasarkan jangka waktu atau periode kerja, program pengawasan sekolah terdiri atas: (a) Program Pengawasan Tahunan, dan (b) Program Pengawasan Semester. Program Pengawasan Tahunan disusun dengan cakupan kegiatan pengawasan pada semua sekolah di tingkat kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun, Program Pengawasan Semester merupakan penjabaran Program Pengawasan Tahunan pada masing-masing sekolah binaan selama satu semester.
Program Pengawasan Tahunan Pengawas Sekolah TK-SD Kota Bandung disusun dengan melibatkan sejumlah pengawas TK-SD Kota Bandung, sedangkan Program Pengawasan Semester disusun oleh setiap pengawas sesuai kondisi obyektif sekolah binaannya masing-masing.
Secara umum, program pengawasan sekolah mengandung hal-hal pokok sebagai berikut:
1.      Latar belakang
2.      Tujuan pengawasan.
3.      Profil sekolah binaan.
4.      Deskripsi kegiatan pengawasan yang akan dilakukan.
5.      Tahapan atau rangkaian kegiatan yang menunjukkan bagaimana masalah dipecahkan serta bagaimana pekerjaan diselesaikan.
Berangkat dari tugas pokok pengawas sekolah, maka ruang lingkup kegiatan dalam program pengawasan adalah sebagai berikut:

1.      Penilaian kinerja yang akan dilakukan terhadap:
a.       Kepala sekolah.
b.      Pendidik (guru).
c.       Tenaga kependidikan (tenaga administrasi sekolah, dan tenaga perpustakaan, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan).

2.      Pembinaan yang akan dilakukan terhadap :
a.       Organisasi sekolah; dalam persiapan menghadapi akreditasi sekolah
b.      Kepala sekolah; dalam pengelolaan dan administrasi sekolah.
c.       Guru; dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembe-lajaran/bimbingan berdasarkan kurikulum yang berlaku.
d.      Tenaga kependidikan lain (tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan).
e.       Penerapan dan pengembangan berbagai inovasi pendidikan/pembelajaran.
f.       Pengawas pada jenjang di bawahnya dalam bentuk bimbingan untuk melaksanakan tugas pokok kepengawasan.

3.      Pemantauan yang akan dilakukan terhadap:
a.       Pengelolaan dan administrasi sekolah
b.      Pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan
c.       Lingkungan sekolah
d.      Pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional
e.       Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
f.       Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler
g.      Sarana belajar (sumber, alat dan media pembelajaran, perpustakaan, dsb.).

4.        Pengembangan program dalam penerapan SNP dan sistem penjaminan mutu dalammengembangkan perbaikan mutu berkelanjut





BAB II

IDENTIFIKASI HASIL PENGAWASAN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A.    Deskripsi Hasil Pengawasan Tahun Pelajaran 2010/2011
1.      Hasil penilaian
a.      Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah menggunakan instrumen yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, disesuaikan dengan Instrumen Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional, yang dikaitkan pula dengan Standar Kompetensi Kepala Sekolah (Permendiknas 13/2007), dan Peraturan Walikota Bandung 674/2006. Adapun hasil penilaian terhadap kinerja kepala sekolah, dapat disimpulkan bahwa secara umum cukup baik, walaupun masih banyak yang belum mencapai kualitas kinerja yang ditetapkan pada peraturan-peraturan tersebut di atas. Dengan demikian upaya pembinaan, pengembangan, dan pemantauan secara berlanjut dan berkesinambungan sebagai bagian dari usaha peningkatan kualitas kinerja kepala sekolah perlu terus dilaksanakan.

b.      Penilaian Kinerja Pendidik
Penilaian terhadap kinerja pendidik dilandasi dengan Permendiknas 16/2007 tentang Standar Kompetensi Guru, menggunakan instrumen penilaian  yang meliputi instrumen;
1)            Perencanaan pembelajaran
2)            Pelaksanaan pembelajaran
3)            Penilaian proses dan hasil belajar
4)            Analisis hasil penilaian
5)            Tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan)
6)            Pengembangan prestasi peserta didik dalam tiap mata pelajaran.
7)            Pelaksanaan evaluasi diri sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
8)            Pengembangan karya ilmiah melalui kegiatan Penelitian Tindakan Sekolah (PTK)
9)            Peningkatan kompetensi berbahasa Inggris
10)        Peningkatan kompetensi dalam pendayagunaan TIK.

Hasil penilaian dalam proses pengawasan terhadap kinerja pendidik dapat disimpulkan bahwa pada umumnya telah tampak peningkatan kualitas, khususnya berkenaan dengan adanya program sertifikasi yang cukup signifikan sebagai motivasi bagi setiap guru dalam melengkapi perangkat pelaksanaan tugas, dan peningkatan kompetensi melalui berbagai kegiatan pelatihan dan seminar. Sekalipun demikian masih terdapat kelemahan-kelemahan yang memerlukan kegiatan pembinaan, khususnya berkenaan dengan peningkatan kreativitas dalam proses pembelajaran, untuk mewujudkan PAIKEM, CTL, dan model pembelajaran aktif lainnya, sehingga pencapaian kompetensi dasar oleh peserta didik benar-benar akurat dan bermakna sesuai dengan tuntutan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.

c.       Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan
1)      Tenaga Administrasi Sekolah.
·         Jumlah tenaga administrasi pada sebagian besar sekolah belum memenuhi rasio jumlah rombongan belajar sesuai ketentuan, dan hampir seluruhnya merupakan tenaga honorer.
·         Hanya sebagian kecil sekolah yang memiliki tenaga administrasi berkualifikasi pendidikan yang memenuhi standar.
·         Sebagai akibat kekurangan tenaga administrasi, pengelolaan sekolah pada umumnya belum terlaksana dengan baik, terutama dalam hal penyusunan kurikulum, penyusunan program sekolah baik Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), Rencana Kegiatan Sekolah (RKS), maupun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).

2)      Tenaga Perpustakaan
·         Hampir seluruh sekolah belum memiliki tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan pustakawan.
·         Tenaga perpustakaan pada umumnya memberdayakan guru yang ada, baik PNS maupun tenaga honorer yang kurang kompeten dalam bidang perpustakaan.
·         Hanya sebagian kecil sekolah yang pernah mendapat kesempatan untuk mengikutsertakan tenaga perpustakaan di sekolahnya pada pelatihan tenaga perpustakaan.
·         Ketiadaan tenaga perpustakaan mengakibatkan rendahnya kualitas pengelolaan perpustakaan, sehingga pemberdayaan perpustakaan sebagai sarana dan penunjang pembelajaran belum terlaksana sebagaimana mestinya.

2.      Hasil Pembinaan
a.      Pembinaan Organisasi Sekolah
1)      Struktur organisasi pada setiap sekolah hampir seluruhnya telah mengikuti standar, perbedaan pada pembagian tugas yang tampak di beberapa sekolah  terjadi atas pertimbangan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
2)      Khusus pada sekolah-sekolah swasta yang relatif ”kecil” terdapat kekurangharmonisan dalam pengelolaan oleh kepala sekolah dan yayasan penyelenggara, yang berdampak terhadap kualitas proses dan hasil pembelajaran.

b.      Pembinaan Manajemen Sekolah
1)      Pada umumnya sekolah telah memiliki visi-misi, namun belum seluruh sekolah mendefinisikan indikator pencapaian visi-misi dengan jelas sehingga visi-misinya tersebut belum berfungsi sebagai pemandu dalam meningkatkan kinerja manajemen sekolah.
2)      Dalam peningkatan mutu melalui implementasi standar nasional pendidikan belum semua sekolah mengembangkan target pencapaian pada tiap standar dengan mensinergikan seluruh standar sebagai komponen sistem.
3)      Masih banyak sekolah yang belum menerapkan secara efektif sistem pengelolaan yang merujuk pada siklus fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
4)      Pada umumnya kelemahan utama dalam penerapan manajemen sekolah berkenaan dengan sistem penjaminan mutu proses.
5)      Sistem pengambilan keputusan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) terkendala oleh penetapan program sekolah gratis, sehingga upaya peningkatan daya kolaborasi dalam peningkatan mutu, tidak berjalan dengan baik.
6)      Sebagai akibat dari masalah pada butir 5), sumber daya Komite Sekolah, orang tua, pendidik dan tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam meningkatkan mutu lulusan yang lebih baik, tidak termanfaatkan secara tepat.

c.       Pembinaan Proses Pembelajaran
1)      Pada umumnya kualitas proses pembelajaran telah menunjukkan peningkatan, tetapi belum terkendali secara efektif.
2)      Proses pembelajaran sebagai implementasi dari Kurikulum Tingkat Sekolah (KURIKULUM SEKOLAH), masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik dalam proses penyusunan maupun pelaksanaannya.
3)      Pelaksanaan sistem pembinaan profesional melalui kegiatan KKG belum terlaksana secara konsisten, sehingga pemberdayaan KKG untuk meningkatkan kompetensi guru-guru belum terlaksana secara efektif.
4)      Pada umumnya sekolah-sekolah belum menetapkan standar prosedur pembelajaran yang efektif dan produktif, melalui penilaian produk belajar peserta didik.
5)      Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru pada umumnya masih bertaraf rendah, antara lain disebabkan oleh kecenderungan penggunaan LKS yang kurang berkaitan dengan RPP dalam proses pembelajaran.
6)      Sebagian besar sekolah belum menetapkan sistem supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah sebagai strategi peningkatan dan penjaminan mutu pembelajaran.

3.      Hasil Pemantauan
a.       Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
1)      Pelaksanaan PPDB telah dilaksanakan sesuai ketentuan dari Kemendiknas, Dinas Pendidikan Provisi, dan Peraturan Walikota.
2)      Daya tampung dalam satu rombongan belajar belum mengacu Standar Nasional Pendidikan dengan jumlah maksimal 28 peserta didik/rombel, tetapi masih diperkenankan 40 peserta didik/rombel.
3)      Pola seleksi Baik untuk TK maupun SD sesuai dengan peraturan PPDB, yakni menggunakan seleksi usia dan domisili calon peserta didik.

b.      Pemantauan Administrasi Sekolah
1)      Kualitas administrasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah pada umumnya masih perlu ditingkatkan agar memenuhi ketentuan yang berlaku.
2)      Administrasi kurikulum SD (KURIKULUM SEKOLAH, silabus, KKM, RPP, dan instrumen pendukung lainnya), pada sebagian besar sekolah belum memadai sehingga masih perlu pembinaan dan penyempurnaan secara efektif.
3)      Administrasi kurikulum TK (KURIKULUM SEKOLAH, program semester, RKM, RKH, dan instrumen pendukung lainnya) masih sangat perlu dibina, sebagian besar TK belum mengimplementasikan Permendiknas 58/2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini yang memuat Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan (STPP). Pelaksanaan pembelajaran masih mengacu pada Standar Kompetensi TK/RA Tahun 2004.
4)      Admistrasi sarana dan prasarana, perlu lebih ditingkatkan, khususnya dalam hal pengelolaan barang-barang inventaris termasuk penataan, standar penggunaan, dan perawatannya.
5)      Administrasi kerjasama dan hubungan masyarakat; pada umumnya masih lemah dalam hal penataan dokumen yang meliputi agenda surat masuk/keluar, notulen kegiatan, rekaman kegiatan (proposal, laporan foto-foto, dsb).

c.       Pemantauan Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan
2)      Standar Proses; pelaksanaan proses PAIKEM perlu terus ditingkatkan sebab masih banyak pendidik yang terikat pada kondisi pola pembelajaran pasif dan tidak kreatif.
3)      Standar Kompetensi Lulusan; kajian dan analisis terhadap SKL (Permendiknas RI No. 23 tahun 2006) perlu terus ditingkatkan, sekalipun persentase lulusan seluruh sekolah telah mencapai 100%, tetapi kualitas prestasi lulusan sebagian besar masih rendah.
4)      Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; sebagian besar pendidik telah memenuhi kualifikasi S1 sekalipun tidak seluruhnya sesuai dengan kualifikasi standar pendidik, tetapi dalam pemenuhan beban mengajar belum seluruhnya memenuhi ketentuan 24 jam per minggu, karena masih banyak sekolah yang kelebihan tenaga pengajar yang disebabkan oleh kebijakan sekolah untuk mengangkat tenaga honorer.
5)      Standar Sarana dan Prasarana; secara umum setiap sekolah belum memenuhi standar sesuai dengan Permendiknas 24/2007. Dengan ditetapkannya program sekolah gratis, pengembangan prasarana melalui pemberdayaan partisipasi masyarakat tidak dapak dilaksanakan, sehingga sangat tergantung pada bantuan pemerintah/pemerintah daerah yang jumlahnya sangat terbatas.
6)      Standar Pengelolaan; sebagian besar sekolah belum dapat memenuhi standar pengelolaan pada setiap bidang sesuai ketentuan, yang disebabkan antara lain oleh kelemahan kepala sekolah dalam hal penguasaan sistem pengelolaan, ditambah pula  oleh penurunan kualitas  manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS).
7)      Kualitas pengelolaan TK bahkan cenderung menurun dibandingkan dengan  kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh masalah penurunan minat masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke TK, sebagai dampak munculnya lembaga PAUD non formal yang menyelenggarakan pendidikan pra sekolah dengan pemungutan biaya relatif kecil, dan proses pembelajaran yang mengutamakan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung (calistung).
8)      Dampak penurunan kualitas pengelolaan TK, ditemukan beberapa kondisi yang kurang efektif dan efisien dalam memanfaatkan tenaga pendidik  maupun kepala sekolah (PNS) yang definitif, karena jumlah peserta didik tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
9)      Standar Pembiayaan; Program BOS yang digulirkan pemerintah seharusnya bisa mencukupi pembiayaan kegiatan operasional, tetapi karena alokasi penggunaan dana dibatasi oleh penetapan yang relatif kaku, kegiatan yang bersifat pengembangan  tidak bisa dibiayai, sehingga terpaksa banyak program kegiatan dihentikan. Kondisi yang lebih memberatkan sistem pembiayaan sekolah, adalah ketidaktepatan waktu pencairan dana yang disebabkan oleh kerumitan prosedur yang harus ditempuh, sementara bantuan partisipasi masyarakat sepenuhnya dihentikan, sesuai dengan kebijakan program sekolah gratis.
10)  Standar Penilaian Pendidikan;  sistem penilaian yang dilaksanakan oleh pendidik secara teknis pada umumnya telah memenuhi ketentuan, tetapi secara operasional belum memenuhi pengembangan sistem penilaian berbasis kompetensi terutama dalam pencapaian ketuntasan belajar. Nilai hasil belajar sebagai simbol penguasaan kompetensi belum cukup valid dan akuntabel, sebagai akibat belum terlaksananya authentic assessment secara akurat.

d.      [r1] Pemantauan Linkungan Sekolah
1)      Secara umum pengelolaan lingkungan sekolah telah dilaksanakan sesuai sumber daya yang ada, tetapi masih ada beberapa sekolah yang masih perlu pembinaan, terutama dalam hal peningkatan komitmen stakeholder yang bertanggungjawab terhadap bidang tersebut.
2)      Masih banyak sekolah yang belum memiliki dokumen legalitas kepemilkan lahan, sehingga masih perlu upaya penyelesaian bersama instansi terkait.
3)      Kerjasama dengan Komite Sekolah dan masyarakat pada umumnya sudah terlaksana, tetapi masih perlu peningkatan baik frekuensi maupun intensitasnya.

e.       Pemantauan Ulangan Tengah Semester dan Ulangan Akhir Semester (UAS) /Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)
1)      Ulangan tengah semester telah dilaksanakan satu kali dalam tiap semester
2)      Pengadaan, penggandaan soal, pengawasan, dan koreksi  dilakukan oleh setiap sekolah disertai dengan proses pendampingan oleh pengawas sekolah.
3)      Pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan dari hasil ulangan harian dan hasil ulangan tengah semester, pada umumnya masih perlu ditingkatkan.
4)      Pelaporan hasil ulangan penilaian pada umumnya hanya dilakukan pada akhir semester, sehingga kurang signifikan untuk menunjang upaya perbaikan dan pengayaan pencapaian kompetensi dasar oleh peserta didik.
f.        Pemantauan Kegiatan Muatan Lokal
1)      Sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat semua sekolah di Jawa Barat melaksanakan muatan lokal wajib Bahasa Sunda, namun guru yang mengajarkan Bahasa Sunda baik guru kelas sebagian besar kurang kompeten.
2)      Muatan lokal lain di Kota Bandung yang telah ditetapkan sebagai muatan lokal wajib yaitu PLH, sedangkan muatan lokal pilihan antara lain Bahasa Inggris, Seni Karawitan, dan Seni Bela Diri Pencak Silat.

g.      Pemantauan Kegiatan Pengembangan Diri (ekstrakurikuler)
1)      Pengembangan diri yang dipilih oleh masing-masing sekolah cukup bervariasi, sesuai dengan program yang ditetapkan dan daya dukung yang dimiliki, yakni antara lain kegiatan PRAMUKA, olahraga, kesenian, TIK.
2)      Persepsi sebagian sekolah terhadap pelaksanaan pengembangan diri masih dianggap sama dengan ekstrakurikuler pada kurikulum 1994. Perlu pengarahan lebih jauh agar seluruh sekolah memahami ketentuan yang berlaku, bahwa pengembangan diri termasuk komponen kurikulum, sehingga pengelolaannya  harus sama dengan komponen kurikulum lainnya (mata pelajaran dan muatan lokal).

h.      Pemantauan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah
1)      Ujian Nasional dan Ujian Sekolah telah dilaksanakan sesuai Permendiknas RI dan Prosedur Operasi Standar (POS) dari BSNP.
2)      Sebelum ujian dilaksanakan semua sekolah telah mempersiapkan kompetensi peserta ujian dengan jalan memberikan uji coba (tryout) beberapa kali sesuai kemampuan masing-masing sekolah.
3)      Dinas Pendidikan Kota telah menyerahkan kebijakan pelaksanaan  kegiatan tryout kepada sekolah/gugus sekolah masing-masing.

B.     Masalah dalam Pengawasan
1.      Hasil penilaian
a.      Mengingat instrumen penilaian kinerja baik manajerial maupun akademik belum tersedia secara lengkap dan belum tersosialisasikan secara optimal, masih banyak sekolah yang belum melaksanakan kegiatan supervisi atau dengan menggunakan instrumen yang tepat.
b.      Jumlah sekolah binaan setiap pengawas sekolah TK-SD rata-rata berkisar antara 15 sampai dengan 20 sekolah.
c.       Fasilitas penunjang mobilitas dan transportasi untuk pengawas sekolah sangat minim, sehingga tupoksi pengawas kurang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
d.      Hasil penilaian secara umum cukup baik tetapi masih banyak yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

2.      Hasil pembinaan
a.       Karena fasilitas untuk pengawas dari Dinas Pendidikan sangat kurang maka frekuensi pembinaan belum memenuhi target dan belum optimal
b.      Pembinaan secara kelompok (sistem kegiatan profesional) melalui KKKS/KKG terkendala oleh program sekolah dan program gugus yang kurang fleksibel sebagai akibat dari keterbatasan dana. Hal tersebut berdampak terkendalanya pula  aktivitas pengawas sekolah sebagai fasilitator pada kegiatan tersebut.
c.       Intensitas dan frekuensi pembinaan  (sebagai dampak butir b), masih kurang, sehingga berdampak terhadap pencapaian kualitas proses dan hasil pembelajaran yang belum merata dan kurang maksimal.

3.      Hasil Pemantauan
a.       Terbatasnya fasilitas yang diberikan terhadap pengawas sekolah mengakibatkan kegiatan pemantauan kurang memenuhi target yang diharapkan.
b.      Data/rekaman hasil pemantauan belum dapat menggambarkan/mewakili kondisi yang sebenarnya karena belum terlaksana inventarisasi data yang lengkap dan akurat.
c.       Informasi tentang berbagai data yang diperoleh kurang akurat dan kurang valid, hal ini akan menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat

C.    Kebijakan dalam Bidang Pendidikan
Ø  Kebijakan Umum
1.      Mengacu pada tiga pilar kebijakan Pendidikan Nasional, yaitu :
a.       Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
b.      Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan;
c.       Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pendidikan.

2.      Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
a         Pendanaan Biaya Operasional Wajar Dikdas 9 Tahun
b        Penyediaan Sarana dan Prasarna Pendidikan Wajar
c         Rekruitmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
d        Perluasan akses pendidikan Wajar pada jalur nonformal
e         Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia >15 tahun
f         Perluasan Akses Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusif
g        Pengembangan Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak Usia Wajar Dikdas di Daerah Bermasalah
h        Perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
i          Pendidikan Kecakapan Hidup
j          Perluasan Akses SMA/SMK dan SM Terpadu
k        Perluasan Akses Perguruan Tinggi
l          Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Sarana Pembelajaran Jarak Jauh
m      Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Perluasan Akses SMA, SMK/SM Terpadu, SLB, dan PT

3.      Peningkatan mutu, relevansi, daya saing lulusan.
a         Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta kesejahteraannya yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
b        Melengkapi prasarana dan sarana belajar yang terbatas dan meningkatkan pendayagunaannya secara optimal.
c         Mengupayakan penyediaan dana pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran sesuai kemampuan daerah.
d        Meningkatkan proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif.

4.      Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitaan publik pendidikan
a          Menyempurnakan sistem dan struktur organisasi sesuai konsep desentralisasi yang tercermin dalam Sruktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
b          Mengupayakan tersedianya sistem informasi manajemen yang sistematis dengan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mamiliki data yang akurat pada berbagai tingkatan, jenis, dan jenjang pendidikan
c          Meningkatkan sistem pengawasan terhadap berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan upaya pemerataan dan perluasan akses serta peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

Ø  Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Bandung
1.       Mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan.
2.       Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan sarana pendidikan.
3.       Mengupayakan peningkatan produktivitas kerja dan menciptakan pelayanan yang dapat memuaskan stakeholder pendidikan.
4.       Mendorong pengembangan kemampuan dan memberikan kesejahteraan kepada tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
5.       Mengupayakan peningkatan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan secara efesien dan efektif sesuai dengan perkembangan iptek dengan menerapkan prinsip “Good Governance”











































DESKRIPSI PROGRAM PENGAWASAN
[H2] 
No
Program dan Rincian Tugas
Sasaran /
Tujuan Supervisi
Kegiatan yang dilakukan
Hasil yang Diharapkan
Metode /
Teknik Supervisi
Indikator Keberhasilan
Jadwal Kerja
I
  PROGRAM PEMBINAAN
A
Supervisi manajerial
1. Pembinaan stadar isi : Penyusunan dan pengembangan Kurikulum Tingkat Sekolah (KURIKULUM SEKOLAH)
KURIKULUM SEKOLAH yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
a.        Pendampingan penyusunan KURIKULUM SEKOLAH
b.        Rapat koordinasi dengan tim penyusun KURIKULUM SEKOLAH
c.        Memantau proses penyusunan KURIKULUM SEKOLAH
d.        Verifikasi draf KURIKULUM SEKOLAH
e.        Fasilitasi pengesahan KURIKULUM SEKOLAH
Tersusunnya dokumen KURIKULUM SEKOLAH yang sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah
Penilaian KURIKULUM SEKOLAH menggunakan instrumen penilaian dokumen 1, Silabus dan RPP ( Instrumen S-1)
Tersusun dokumen KURIKULUM SEKOLAH yang layak untuk disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
Juni - Juli
2. Pembinaan standar sarana prasarana sekolah: Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)  dan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan KURIKULUM SEKOLAH
Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)
a.        Rapat koordinasi dengan seluruh personal sekolah (pendidik dan tenaga kependidikan, komite sekolah/ penyelenggara lembaga pendidikan) berkenaan dengan inventarisasi kebutuhan.
b.        Pendampingan proses penyusunan draf pengembangan dan pengadaan sarpras
c.        Pemantauan finalisasi RPS dan pengesahan
Tersusunnya RPS untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
Penilaian implementasi standar sarana prasarana menggunakan instrumen supervisi yang mengacu pada Permendiknas 24/2007(Instrumen S-5)
Tersusun RPS untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang dilandasi dengan hasil Evaluasi Diri Sekolah yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Juli - Agustus

3. Pembinaan standar pengelolaan: Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS)
Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS)
a.       Pendampingan proses penyusunan draf Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS)
b.       Pemantauan finalisasi Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS) dan pengesahan.
Tersusunnya Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS) yang sesuai dengan butir-butir program yang ditetapkan pada KURIKULUM SEKOLAH
Penilaian implementasi standar pengelolaan menggunakan instrumen supervisi yang mengacu pada Permendiknas 19/2007 (Instrumen S-6)
Tersusun Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS) yang akan dijadikan landasan penetapan anggaran sekolah dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
Juli - Agustus

4. Pembinaan standar pembiayaan : Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) menjadi APBS
a.        Koordinasi dengan Kapala Sekolah, bendaharawan, dan tenaga kependidikan yang terkait dengan pembiayaan
b.       Pendampingan proses penyusunan draf RAPBS
c.        Pengesahan RAPBS
d.       Koordinasi dengan Komite Sekolah untuk menjajagi kemungkinan fasilitasi pendanaan program sekolah yang tidak terdanai BOS
e.        Pendampingan finalisasi RAPBS manjadi APBS
Tersusunnya APBS sesuai skala prioritas dan kebutuhan sekolah serta sumber dana yang tersedia pada tahun pelajaran berjalan.
Penilaian implementasi standar pembiayaan menggunakan instrumen supervisi yang mengacu pada PP 48/2008 dan Permendiknas 69/2009 (Instrumen  S-8)
Tersusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yang sesuai dengan RKAS dan mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan
Juli - Agustus
B
Supervisi Akademik
1. Pembinaan standar proses:            
    Sekolah Dasar
Penyusunan program tahunan dan program semester , pengembangan silabus dan RPP, serta penetapan KKM.
Taman Kanak-Kanak
Penyusunan program tahunan dan program semester , pengembangan RKM dan RKH.

Pendidik dan tenaga kependidikan (tenaga administrasi sekolah, dan tenaga perpustakaan)
a.        Pendampingan proses penyusunan , program tahunan, dan program pengembangan silabus dan RPP, serta penetapan KKM (di SD) dan pendampingan penyusunan program tahunan, program semester, RKM, dan RKH (di TK).
b.       Fasilitasi kegiatan KKG di tingkat gugus, sub gugus/komplek dan sekolah.
c.       Workshop dan tugas mandiri penysunan perangkat pembelajaran
d.        Penilaian dan pengesahan perangkat pembelajaran hasil tugas mandiri
e.        Supervisi pelaksanaan pembelajaran
Tersusunnya program tahunan, dan program semester , terkembangkannya silabus dan RPP, dan tersedia KKM, yang akan menjadi target pencapaian hasil pembelajaran Tahun Pelajaran 2011/2012 di SD, serta tersusunnya program tahunan, program semester , terkembangkannya RKM, RKH untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di TK.



Penilaian implementasi standar proses menggunakan instrumen supervisi pengembangan silabus, RPP, dan perangkat pembelajaran lainnya, mengacu pada Permendiknas 41/2007. (Instrumen S-3)



Tersedianya  program tahunan dan program semester yang sesuai dengan kalender pendidikan , silabus dan RPP yang telah dikembangkan untuk PAIKEM, serta KKM yang prediktif dan estimatik
Juli – Mei
2. Pembinaan standar kompetensi lulusan : Penyusunan rencana strategis dalam meningkatkan pencapaian hasil ujian (kualitas lulusan)
Data lulusan tahun pelajaran 2010/2011 dan target peningkatan kualitas lulusan tahun pelajaran 2011/2012
a.        Koordinasi dan pembinaan khusus guru-guru Kelas VI.
b.        Pengkajian kalender pendidikan khusus Kelas VI untuk menentukan alokasi waktu pembelajaran SKKD Kelas VI, jadwal ulangan dan jadwal tryout.
c.        Pengkajian SKL, POS UN dan US untuk penetapan stndar/kriteria kelulusan Tahun Pelajaran 2011/2012
d.        Penyusunan tim dan strategi peningkatan kualitas lulusan

a.        Tersusunnya hasil pengkajian SKL dalam bentuk kisi-kisi UN dan US
b.       Terwujudnya kriteria kelulusan ujian nasional dan ujian nasional
c.        Terbentuknya tim peningkatan kualitas hasil ujian.
d.       Tersusunnya strategi peningkatan kualitas lulusan.
Penilaian implementasi standar kompetensi lulusan menggunakan instrumen supervisi yang sesuai dengan butir-butir ketetapan pada Permendiknas 23/2006          ( Instrumen S- 2)
Tercapainya peningkatan kualitas lulusan baik dalam hal pencapaian nilai UN-US, maupun dalam hal pembekalan sikap dan perilaku yang sesuai dengan PBKB.

Februari – April

3. Pembinaan standar pendidik dan tenaga kependidikan : Penyusunan instrumen pengumpulan data keberadaan, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di setiap sekolah
Pendidik dan tenaga kependidikan di setiap sekolah binaan

a.        Pendataan ketersedian pendidik dan tenaga pendidik secara berkala
b.       Bimbingan teknis terhadap pendidik dan tenaga kependidikan berkenaan dengan kualifikasi, kompetensi, dan tupoksi masing-masing.
c.        Bimbingan teknis pengembangan profesi melalui pendampingan penyusunan PTK.
d.       Bimbingan teknis khusus tenaga kependidikan (TAS, dan tenaga perpustakaan)
a.        Terwujudnya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten pada bidangnya.
b.       Terwujud kualifikasi guru sesuai bidang tugasnya.
Penilaian implementasi standar pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan instrumen supervisi yang mengacu pada Permendiknas 16/2007, Permendiknas 24/2008, dan Permendiknas 25/2008    ( Instrumen S-4)
Terwujudnya pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (tenaga administrasi sekolah, dan tenaga perpustakaan) yang kompeten dan profesional
Oktober - Januari
4. Pembinaan standar penilaian pendidikan : Penyusunan instrumen supervisi kegiatan penilain hasil belajar
Sistem penilaian yang valid, obyektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel
a.        Bimbingan teknis pengembangan sistem penilaian.
b.       Workshop penyusunan instrumen penilaian, analisis, dan tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan)
Tersusunnya instrumen penilaian, analisis hasil penilaian, dan tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan) yang memiliki tingkat kebermaknaan tinggi.
Penilaian implementasi standar penilaian menggunakan instrumen supervisi yang mengacu pada Permendiknas 20/2007 ( InstrumenS- 8)
Tercapainya proses penilaian hasil belajar  menggunakan instrumen yang tepat dengan tingkat ketuntasan sesuai atau melebihi KKM, peningkatan prosentase kenaikan, dan kualitas hasil kelulusan
Agustus – Juni
II
PROGRAM PENILAIAN

1. Kepala Sekolah
Manajemen Kepala Sekolah
Melaksanakan supervisi manajerial
Terwujud manajemen sekolah yang sistematis, transparan, dan akuntabel
Supervisi manajemen kepala sekolah menggunakan instrumen supervisi manajerial
Terwujud sistem pengelolaan sekolah  yang tertib, sistematis, transparan dan akuntabel.
Terealisasi kondisi  sekolah yang aman, nyaman, dan interaksi personal yang bernuansa kekeluargaan
November

2. Pendidik
Tugas pokok  dan fungsi pendidik
Melaksanakan supervisi akademik
Terinventarisasi data hasil penilaian kinerja pendidik
Supervisi kinerja pendidik menggunakan instumen supervisi pembelajaran
Hasil penilaian kinerja pendidik minimal 90 % mencapai kriteria baik.
Desember

3. Tenaga Kependidikan
Tugas pokok dan fungsi tenaga kependidikan
Melaksanakan supervisi akademik
Terinventarisasi data hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan
Supervisi kinerja tenaga kependidikan menggunakan instrumen supervisi ketatalaksanaan sekolah
Hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan minimal 90 % mencapai kriteria baik.
Januari
III
PROGRAM PEMANTAUAN

1. Administrasi Sekolah
Dokumen administrasi sekolah sesuai dengan butir-butir akreditasi sekolah terbaru (mengacu pada SNP)
Verifikasi dan penilaian seluruh dokumen administrasi sekolah, baik kelengkapan maupun kualitas pengerjaannya.
Tersedianya administrasi sekolah yang lengkap, benar,  dan sistematis, serta tertata dengan baik.
Pemeriksaan kelengkapan dan kualitas administrasi sekolah menggunakan butir-butir akreditasi sebagai acuan
Hasil penilaian kelengkapan dan kualitas pengerjaan administrasi sekolah minimal 90 % mencapai kriteria baik.
Maret

2. Standar Nasional Pendidikan
Kualitas implementasi Standar isi,  SKL, Standar proses, Standar Pendidik dan Tendik, Standar Sarpras, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Strandar Penilaian
Melaksanaka pendampingan pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) diintegrasikan dengan pengarahan dan bimbingan teknis peningkatan upaya percepatan pencapaian setiap SNP secara tepat.
Tercapainya seluruh Standar Nasional Pendidikan secara lengkap dan benar.
Pemeriksaan fisik bangunan sekolah, lingkungan sekolah, dokumen proses pembelajaran, dan seluruh faktor pendukung pencapaian kualitas hasil pembelajaran yang telah dicapai.
Hasil penilaian ketercapaian SNP minimal 6 standar ( SI, SKL, Standar Proses, Standar Dik&Tendik, Standar Pengelolaan, dan Standar penilaian) berkriteria layak.
April

3. Ulangan Tengah Semester (UTS)
Ulangan tengah semester 1 dan 2
Monitoring pelaksanaan ulangan tengah semester
Terlaksananya UTS  yang bermakna untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
Menggunakan instrumen monitoring UTS
Perangkat administrasi program dan sarana pelaksanaan UTS terdokumentasikan dengan baik.
Oktober

4. Ulangan Akhir Semester Ulangan Kenaikan Kelas (UAS dan UKK), dan Tes Kemampuan Dasar (TKD) di Kelas III
Ulangan akhir semester (semester 1), ulangan kenainakan kelas (semester 2), dan TKD di Kelas III
Monitoring pelaksanaan ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan TKD di Kelas III.
Terlaksananya UAS, UKK, dan TKD  yang bermakna untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pelaporan kepada orang tua  peserta didik
Menggunakan instrumen monitoring UAS/UKK
Perangkat administrasi program dan sarana pelaksanaan UTS terdokumentasikan dengan baik.

Desember dan Mei

5. Lingkungan Sekolah
7K (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan, Kerindangan, Kenyamanan, dan Keindahan
Memantau keadaan lingkungan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, dan memeriksa dokumen program pemeliharaan lingkungan sekolah, sertajadwal dan pembagian tugasnya.
Terwujudnya lingkungan sekolah yang memenuhi 7K, dan tersedianya peraturan sekolah, daftar tata tertib serta sanksi pelanggaran dalam pemeliharaan lingkungan sekolah.
Menggunakan instrumen monitoring lingkungan sekolah
Kondisi fisik bangunan, ruangan dan fasilitas sekolah memenuhi 7K
Februari - Maret

6. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
Program dan pelaksanaan UN dan US
Monitoring pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah
Terlaksananya UN dan US yang sesuai dengan peraturan POS yang ditetapkan
Menggunakan instrumen monitoring UN/US
Terlaksana  UN dan US yang sesuai dengan peraturan POS yang ditetapkan.
Perangkat administrasi program dan sarana pelaksanaan UN/US terdokumentasikan dengan baik.
April - Mei

7. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
Monitoring pelaksanaan PPDB
Terlaksananya PPDB yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang ditetapkan
Menggunakan instrumen monitoring pelaksaan PPDB
Terlaksana PPDB yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang ditetapkan

Juni/Juli

8. Pengembangan Diri (ekstrakurikuler)
Ø Pelaksanaan kegiatan pengembangan diri

Ø Pelaksanaan pendataan minat dan bakat
Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pengembangan diri, dan pendataan minat dan bakat peserta didik yang dapat dijadikan daya potensial sekolah untuk mengikuti kegiatan berbagai lomba.
Terlaksananya kegiatan pengembangan diri yang sesuai dengan butir-butir program pada kurikulum sekolah secara tertib,dan  lancar, serta berhasil mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal.
Menggunakan instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan pengembangan diri
Terlaksananya seluruh kegiatan pengembangan diri sesuai program sekolah
Terkembangkannya potensi peserta didik secara maksimal.

Agustus – Mei

9. Sarana dan Prasarana
Pengadaan dan pemberdayaan sarana dan prasarana
Monitoring dan supervisi pengadaan dan pemberdayaan sarana dan prasarana
Terwujudnya sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan dan pemberdayaan sarana prasarana yang telah tersedia secara  optimal
Menggunakan instrumen monitoring dab penilaian sarana prasarana
Terlaksana pemberdayaan seluruh sarana yang ada secara optimal
Tercapai pengadaan sarana prasarana minimal 75% dari kebutuhan
Oktober








JADWAL  PELAKSANAAN PROGRAM TAHUNAN PENGAWAS SEKOLAH TK-SD KOTA BANDUNG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

No
Materi Kegiatan
Tujuan/Sasaran/Sarana/
Langkah Kegiatan
Target yang Diharapkan
Juli 2011
Agustus 2011
September 2011
Oktober 2011
November 2011
Desember 2011
Januari 2012
Februari 2012
Maret 2012
April 2012
Mei 2012
Juni 2012
1
Menyusun Program Kepengawasan
Tahun Pelajaran 2011/
2012
Mengadakan diskusi dalam forum KKPS untuk menganalisis hasil identifikasi evaluasi pelaksanaan pengawasan Tahun Pelajaran 2010/2011

Tersusunnya Program Kepengawasan Tahun Pelajaran 2011/2012











2
Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
Pelaksanaan PPDB
Pedoman PPDB yang berlaku
Pengumpulan data dan informasi yang akurat dan akuntabel

Terlaksananya PPDB yang sesuai dengan peraturan yang berlaku










3
Supervisi profil Sekolah pada awal tahun pelajaran
Mengetahui secara objektif kondisi akademik dan non akademik pada awal tahun peajaran di seluruh sekolah binaan
Terkumpulnya data tentang kondisi awal setiap sekolah untuk menentukan strategi pelaksaan pembinaan










4
Supervisi kegiatan rapat kerja awal tahun pelajaran berkenaan dengan  penyusunan RPS, KURIKULUM SEKOLAH, RKT, RKAS,  RAPBS, dan faktor-faktor pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaannya
Mengetahui KURIKULUM SEKOLAH, RKT, RKAS,  RAPBS, dan Pembagian tugas guru.
Peraturan-peraturan, pedoman, dan petunjuk teknis yang sesuai.
Tersusunnya RPS, RAPBS dan KURIKULUM SEKOLAH yang memadai secara tepat waktu.
Penetapan pembagian tugas guru yang tepat untuk mencapai target sekolah yang telah ditetapkan.











5
Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar dan kemampuan guru
Inventarisasi data potensi sekolah
Kunjungan/observasi ke seluruh sekolah binaan
Terangkum  data potensi sekolah yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan pembinaan








No
Materi Kegiatan
Tujuan/Sasaran/Sarana/
Langkah Kegiatan
Target yang Diharapkan
Juli 2011
Agustus 2011
September 2011
Oktober 2011
November 2011
Desember 2011
Januari 2012
Februari 2012
Maret 2012
April 2012
Mei 2012
Juni 2012
6
Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa
Inventarisasi data mengenai kuantitas dan kualitas proses dan hasil pembelajaran di seluruh sekolah binaan
Supervisi, observasi, monitoring, dan dialog provesional
Instrumen/daftar isian
Terangkum data tentang sumber daya pendidikan, pelaksanaan proses pembelajaran dan kondisi lingkungan sekolah








7
Melaksanakan analisis konprehensif hasil belajar/ bimbingan siswa disertai pengkajian berbagai faktor  pada sumber daya pendidikan, dan hasil belajar
Mengetahui faktor pendukung/penghambat pencapaian kualitas hasil belajar di seluruh sekolah binaan.
Dokumen personal sekolah
Dokumen  proses dan hasil pembelajaran
Tersusun strategi pembinaan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran








8
Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja personal sekolah, khususnya dalam proses pembelajaran, melalui kegiatan supervisi dan pendampingan pelaksanaan KKG.
Mengetahui kualitas pelaksanaan proses pembelajaran untuk menetapkan hasil penilaian terhadap kompetensi guru di seluruh sekolah binaan
Dokumen proses dan hasil pembelajaran
Terangkum data dan informasi mengenai kompetensi guru
Tersususun hasil penilaian kinerja guru untuk bahan rekomendasi kepada lembaga terkait.


9
Memberikan contoh pelak sanaan pembelajaran yang mengaplikasikan PAIKEM/CTL
w Memberikan motivasi kepada guru-guru di seluruh sekolah binaan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran.
w Kunjungan kelas
w Dialog profesional
w Pembinaan dalam kegiatan KKG
Terlaksananya peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran, melalui peningkatan kompetensi dan komitmen guru dalam pelaksanaan tugasnya




No
Materi Kegiatan
Tujuan/Sasaran/Sarana/
Langkah Kegiatan
Target yang Diharapkan
Juli 2011
Agustus 2011
September 2011
Oktober 2011
November 2011
Desember 2011
Januari 2012
Februari 2012
Maret 2012
April 2012
Mei 2012
Juni 2012
10
Menyampaikan rekomendasi  kepada lembaga terkait untuk meningkatkan kompetesi pedagogik dan profesional guru-guru
Memberikan masukan mengenai sumber daya pendidikan di seluruh sekolah binaan untuk ditindaklanjuti dan disesuai dengan target pencapaian hasil pendidikan
Terlaksananya proses pemerataan dan peningkatan sumber daya pendidikan yang seimbang dan memadai untuk mencapai target peningkatan
mutu pendidikan










11
Membina pelaksanaan dan pemeliharaan lingkungan Sekolah
Memberikan arahan tentang fungsi dan peranan lingkungan saranna, dan fasilitas sekolah sebagai sumber belajar
Terwujudnya lingkungan, sarana dan fasilitas sekolah yang memadai sebagai sumber dan pendukung proses pembelajaran yang berkualitas










12
Menyusun laporan hasil pengawasan sekolah setiap skolah
Menganalisis hasil supervisi, penilaian, observasi, dan pemantauan yang terdapat pada intrumen pengumpulan data  dan catatan hasil pengawasan di setiap sekolah binaan.
Tersusunnya laporan hasil pengawas sekolah setiap sekolah binaan yang komprehensip, akurat, objektif dan akuntabel










13
Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan seluruh sekolah
Menganalisis hasil supervisi, penilaian, observasi, dan pemantauan yang terdapat pada intrumen pengumpulan data  dan catatan hasil pengawasan di seluruh sekolah binaan.
Tersusunnya laporan hasil pengawas sekolah seluruh sekolah binaan yang komprehensip, akurat, objektif dan akuntabel










14
Pembinaan pelaksanaan kegiatan implementasi program sekolah
Melakukan arahan, pembinaan dan pendampingan terhadap kepala sekolah melalui kegiatan rapat rutin, kegiatan KKKS, dan supervisi manajerial di setiap sekolah binaan Sek
Terealisasi implementasi program sekolah secara tepat, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dievaluasi untuk menentukan program selanjutnya.






No
Materi Kegiatan
Tujuan/Sasaran/Sarana/
Langkah Kegiatan
Target yang Diharapkan
Juli 2011
Agustus 2011
September 2011
Oktober 2011
November 2011
Desember 2011
Januari 2012
Februari 2012
Maret 2012
April 2012
Mei 2012
Juni 2012
15
Membimbing dan memantau pelaksanaan penilaian hasil belajar (Ulhar, UTS, UAS, UKK, US, dan UN)
Melaksanakan pendampingan monitoring, dan pengumpulan data pada proses penilaian hasil belajar di setiap sekolah binaan.
Terlaksana kegiatan penilaian hasil belajar yang dapat menghasilkan data objektif dan akurat tentang pencapaian SKKD oleh seluruh peserta didik untuk menentukan tindak lanjut secara tepat.








16
Memfasilitasi
saran penyelesaian
kasus khusus di sekolah
Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap seluruh sekolah binaan dalam penyelesaian kasus khusus yang harus diatasi.
Terselesaikannya kasus-kasus khusus di sekolah secara cepat dan tepat agar tidak menjadi hambatan, baik dalam proses pembelajaran maupun pelaksanaan program sekolah lainnya.
17
Memberikan bahan penilaian dalam rangka akreditasi sekolah
Melaksanakan pembinaan, pendampingan  dan simulasi pelaksanaan akreditasi sekolah terhadap sekolah binaan yang harus diakreditasi pada tahun Pelajaran 2011/2012
Terwujudnya kesiapan sekolah yang ditunjuk untuk diakreditasi, baik secara moral maupun material sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh BAN S/M










Bandung, Juli 2011
Pengawas G 17

Sutarwan
NIP:196006141978101001


















































BAB IV
PENUTUP

A.    Simpulan
1.      Kegiatan kepengawasan yang dituangkan dalam  program kepengawasan TK-SD Kota Bandung Tahun Pelajaran 2011/2012 , merupakan  pedoman pelaksanakan tugas pengawas yang telah disesuaikan dengan Permendiknas RI Nomor 12 tahun 2007, tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah.
2.      Program kepengawasan TK-SD Kota Bandung Tahun Pelajaran 2011/2012 ini memuat kegiatan yang bersifat umum sehingga untuk mengimplementasikannya dalam pelaksanaan kegiatan kepengawasan oleh  pengawas sekolah TK-SD di sekolah binaannya masing-masing  masih perlu dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang lebih operasional sesuai dengan jenis dan karakteristik sasaran kepengawasan.
3.      Rencana kegiatan pelaksanaan program kepengawasan TK-SD Kota Bandung Tahun Pelajaran 2011/2012  yang tercantum pada matrik jadwal kegiatan,  dimungkinkan  tidak sesuai dengan program Dinas Pendidikan dan/atau program sekolah, sehingga masih perlu penyesuaian lebih lanjut.
4.      Perlu ada konsistensi seluruh pengawas sekolah TK-SD di Kota Bandung untuk melaksanakan program kepengawasan yang telah tersusun dengan strategi pelaksanaan kegiatan kepengawasan yang disesuaikan dengan jumlah sekolah binaan, agar frekuensi dan intensitasnya dapat terlaksana secara optimal.

B.     Saran-saran
1.      Untuk melaksanakan penyususnan program  kepengawasan  TK-SD Kota Bandung diperlukan rapat kerja yang diikuti secara aktif oleh seluruh pengawas TK-SD se Kota Bandung.
2.      Koordinator pengawas diharapkan dapat secara aktif, berkala, dan berkesinambungan mengagendakan kegiatan rapat koordinasi untuk mengetahui keterlaksanaan program tahunan oleh setiap pengawas TK-SD, dan mendiskusikan kendala-kendala yang mungkin terjadi di sekolah binaan masing-masing.
3.      Dinas Pendidikan hendaknya memfasilitasi kegiatan penyusunan program kepengawasan  TK-SD, dan selanjutnya  melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program tersebut untuk bahan perencanaan tahun pelajaran berikutnya.
4.      Program kepengawasan TK-SD hendaknya dimasukkan ke dalam program  induk Dinas Pendidikan Kota Bandung sehingga semua komponen berfungsi sesuai tupoksi masing-masing, yang akhirnya pencapaian visi dan misi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dicapai.
5.      Dinas Pendidikan hendaknya dapat memfasilitasi upaya penyelesaiann masalah-masalah yang menjadi kendala pelaksanaan proses kepengawasan. (Khusus di TK berkenaan dengan pemanfaatan tenaga pendidik dan  kepala sekolah definitif)













 [r1]

 [H2]Lampiran Kalender Pendidikan Kota Bandung

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar